Palembang|TribunX.id, Ratusan pekerja PT Mitra Ogan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan (SPP) SPSI Provinsi Sumatera Selatan akhirnya angkat suara. Setelah 16 bulan tanpa menerima upah dan puluhan pensiunan belum memperoleh hak mereka, para pekerja didampingi pengurus serikat mendatangi Kantor Gubernur Sumsel untuk mengadukan nasib mereka.
Kamis, 31 Juli 2025, Ketua PD F SPP SPSI Sumsel Cecep Wahyudin, SP., bersama Sekretaris Heriyadi, Wakil Ketua Hendra, dan Tim Hukum LKBH SPSI Sumsel yang dipimpin oleh Hendi Romadhoni, SH., mendampingi Ketua PUK SPP SPSI PT Mitra Ogan OKU, Hadi Amin, dalam audiensi resmi ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Mereka diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Sumsel, Drs. H. Edward Candra, MH., di ruang Bina Praja Kantor Gubernur. Dalam pertemuan tersebut, para pengurus serikat menyuarakan keresahan mendalam atas terkatung-katungnya nasib lebih dari 580 pekerja aktif dan sekitar 80-an pensiunan PT Mitra Ogan, sebuah perusahaan perkebunan milik BUMN yang hingga kini belum menyelesaikan kewajiban normatif terhadap buruhnya.
“Ini bukan hanya soal angka dan hak, tapi soal isi perut, pendidikan anak-anak kami, dan kelangsungan hidup keluarga para pekerja,” tegas Cecep Wahyudin. Ia menekankan bahwa pihaknya telah berupaya menempuh semua jalur damai dan administratif, termasuk menyampaikan laporan ke Dirjen Pengawasan dan K3 Kemenaker RI sejak 26 Mei 2023 lalu. Namun hingga saat ini, surat disposisi yang sudah diterbitkan belum juga ditindaklanjuti oleh pihak terkait di tingkat provinsi.
Audiensi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, Bidang PHI dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Biro Hukum, Biro Umum, Dinas Perkebunan, hingga Badan Kesbangpol Sumsel.
Sekda Sumsel, Drs. H. Edward Candra, berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini dan menyampaikan progres dalam waktu paling lama satu bulan. Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumsel berkomitmen untuk hadir dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Sementara itu, Hadi Amin selaku Ketua PUK PT Mitra Ogan menyampaikan harapan besar agar pemerintah bertindak cepat demi mencegah terjadinya gejolak sosial yang lebih besar.
“Kami datang baik-baik, tidak ingin ricuh. Tapi kami tak bisa menahan tekanan terlalu lama. Ini soal harga diri dan masa depan anak-anak kami. Kami percaya, Pak Gubernur sebagai orang tua masyarakat Sumsel akan mendengar jeritan kami,” ujarnya penuh harap.
Situasi ini menjadi perhatian serius berbagai pihak, mengingat PT Mitra Ogan adalah entitas BUMN yang secara hukum dan moral seharusnya menjadi contoh dalam pemenuhan hak-hak pekerja.
Jika permasalahan ini tak kunjung ditangani secara konkret, ancaman demonstrasi besar-besaran bahkan potensi tindakan anarkis tidak bisa dikesampingkan. Para buruh berharap penyelesaian tuntas bisa segera tercapai demi menghindari konflik horizontal dan memastikan keberlangsungan kehidupan ratusan keluarga buruh yang menggantungkan hidup pada perusahaan tersebut.
