Korwil GJL Leo Siagian Angkat Bicara Terkait Dengan Maraknya Mafia Tanah di Indonesia, dan Siap Dukung AHY

JAKARTA]] TribunX.id Maraknya mafia tanah cukup memprihatinkan dan membuat resah warga Negara Indonesia, seperti diketahui masalah tanah di Indonesia memang seperti tidak ada ujungnya, bahkan sampai pergantian Presiden ke Presiden dan maupunĀ  Menteri ke Menteri, demikian perbincangan Leo Siagian kepada awak media, Jumat (19/7/2024).

Korwil Gerakan Jalan Lurus (GJL) se-Jabodetabek Leo Siagian atau disapa akrab bang Leo (72) dan juga mantan aktivis Eksponen Angkatan ’66 membuka tabir dan fakta secara terang-terangan kepada awak media, ia pun membeberkan “bahwa ada banyak sertifikat tumpang tindih, sertifikat Aspal (asli palsu), dan hingga sertifikat bodong, ditemui apa yang sudah saya lihat di lapangan”, tuturnya.

“Tidak hanya 1 atau 2 daerah saja yang pernah saya bela masyarakat tertindas dengan permasalahan tanah yang mereka alami, seperti di Kalteng, Kaltim, Sumatera, daerah Jawa dan baru-baru ini di Kalimantan Selatan juga ada Mafia tanah”, ucapnya.

“Namun meskipun demikian menurut saya menggebuk Mafia tanah itu tidak sulit, cukup saja dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan azas Clear and Clean, lalu segera dicabut/batalkan saja seluruh sertifikat yang melanggar azas Clear and Clean tanpa harus melalui berperkara di Pengadilan”, ujar Kader DPP PD era 2001-2011 itu.

“Ia menambahkan, sebenarnya oknum-oknum BPN yang berkolusi dengan para Mafia tanah-lah yang membuat sengketa tanah di negeri kita ini bisa sampai berlarut-larut berkepanjangan hingga puluhan tahun tidak dapat diselesaikan secara tuntas”, ungkap Leo.

“Para Mafia tanah di negeri kita ini sangat merajalela berkolusi dengan oknum-oknum pejabat BPN sejak era Orde Baru Soeharto”, cetus eks wartawan senior itu.

“GJL sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono dalam memberantas Mafia tanah di negeri ini, kita harus membela rakyat kecil yang terzolimi bukan memihak pada konglomerat si raja tega menindas rakyat”, demikian hasil bincang-bincang ini kami sampaikan bersama Asisten AHY Menteri ATR/BPN dan Korwil GJL kepada awak media.
(J. Sihombing)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *