Pakar Politik Ungkap Penyebab Partisipasi Pemilih Pemilu dan Pilkada 2024 Pemalang Rendah

PEMALANG]]TribunX.id, Ketua Departemen Politik dan ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan ilimu politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah , DR Nur Hidayat Sardini,S.sos , SH,Msi menganggap rendahnya partisipasi pemilih Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Pemalang merupakan buah dari sejumlah hal sistemik yang perlu dibereskan.

Walaupun secara umum Pemilu dan Pilkada Pemalang tahun 2024 yang digelar pada 27 November tahun lalu berlangsung dengan lancar dan kondusif, akan tetapi secara kwalitas adalah sebuah kemunduran berpolitik pada masyarakat, dengan tingkat capaian partisipasi pemilih dibawah 60 persen.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Aksi Unjuk Rasa Minta Kepastian Hukum Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Mantan Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlalon

24 AM Editor

Hal itu dikatakan DR Nurhidayat dalam acara Focus Group Discusian penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada serentak kabupaten Pemalang, yang diadakan oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pemalang.

Mantan ketua Badan pengawas pemilu Republik Indonesia periode 2008 – 2011 dan juga merupakan Anggota DKPP -RI ( Dewan kehormatan penyelenggara pemilu Republik Indonesia) itu, mengungkapkan beberapa penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu dan pilkada kabupaten Pemalang 2024.

Diantaranya yang pertama, adanya kelelahan di antara para pemilih serta penyelenggara pemilu dan partai politik karena menjalani pemilu nasional dan pilkada pada tahun yang sama, yaitu pada bulan 14 Pebruari dan 27 November 2024 lalu.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Warga Pemalang Selatan Keluhkan Susahnya Transportasi Umum Pada Sore Hari 

21 AM Editor

“Ini menjadi alasan yang sangat logis dan mendesak untuk memisahkan antara pemilu dan pilkada agar tidak terselenggara pada satu tahun yang sama,” Ujar Nurhidayat, melalui sambungan teleponnya pada Selasa (25/2 ).

” Setidaknya harus ada jeda waktu antara satu sama lain sehingga ada rentang untuk melakukan evaluasi atas pemilu sebelum kemudian melanjutkan penyelenggaraan tahapan pilkada,” Tutur DR Nurhidayat.

Kedua, pencalonan kepala daerah masih amat sentralistis di tangan pengurus pusat partai politik. DR Nurhidayat menilai, tak sedikit wilayah yang calon kepala daerahnya terkesan dipaksakan padahal ia bukan tokoh yang mengakar pada daerah tersebut.

“Banyak calon yang tidak sejalan dengan aspirasi daerah dan lebih mencerminkan selera elite politik nasional. Ini yang membuat mesin partai tidak bekerja di sejumlah daerah dalam melakukan kampanye pemenangan untuk calon yang diusung partainya,” katanya.( Ragil).