WALHI Jambi: PBPH dan PETI Picu Risiko Banjir Bandang dan Longsor

Jambi | TribunX.id , Peringatan serius dilayangkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi terkait potensi bencana besar di provinsi ini. Deretan bencana mematikan di Aceh dan Sumatera Barat disebut sebagai gambaran nyata jika kerusakan hutan di Jambi tidak segera dihentikan.

Dalam data pemantauan WALHI sejak 2001–2024, Jambi telah kehilangan 993.453 hektar tutupan hutan, terutama di wilayah hulu DAS Batanghari dan Pengabuan Lagan. Jika digabung dengan kerusakan lainnya, total kehilangan lahan mencapai 1,27 juta hektar.

Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menyebut sumber kerusakan terbesar berasal dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 530.000 hektar atau 53 persen dari total lahan hilang. Angka ini bahkan melampaui luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

“Kerusakan ini bukan angin lalu. Hutan kita dibuka besar-besaran dan hulu DAS kita makin rapuh. Itu sebabnya risiko bencana makin mendekat,” ujar Oscar, Senin (8/12/2025).

Selain PBPH, aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga menjadi pemicu besar. WALHI mencatat 44.387 hektar rusak akibat PETI, dengan Sarolangun menjadi lokasi terparah—sekitar 14.900 hektar terdampak. Limbah merkuri dan lumpur yang dibuang ke aliran sungai disebut mengancam warga yang mengandalkan Sungai Batanghari.

Kerusakan juga merambah kawasan konservasi. TNKS kehilangan sekitar 39.000 hektar, sementara TNBT kehilangan 890 hektar akibat perambahan dan lemahnya pengawasan di lapangan.

Oscar menyebut kondisi ini sebagai “titik kritis” bagi Jambi. Ia menilai pemerintah justru membuka peluang kerusakan baru dengan adanya tiga perusahaan yang mengajukan PBPH baru seluas 32.661 hektar.

“PBPH itu sudah seharusnya dievaluasi total, bukan ditambah lagi. WPR dan pembiaran PETI hanya mempercepat kerusakan. Kami menuntut audit menyeluruh dan penindakan tegas terhadap aktor besar di balik kerusakan ini,” tegasnya.

Tiga tuntutan utama WALHI kepada Pemerintah Provinsi Jambi yaitu moratorium total PBPH dan evaluasi izin bermasalah, penolakan penuh terhadap rencana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta penegakan hukum terhadap aktor besar PETI, bukan pekerja kecil.

Oscar menutup dengan peringatan keras. “Jangan tunggu Jambi menyusul Aceh dan Sumbar. Bencana itu tidak muncul mendadak—ia dibangun oleh kelalaian panjang.”