Antara Harapan dan Kekecewaan di Kota Langsa Saat Demokrasi Tak Lagi Melayani Rakyat
KOTA LANGSA|TribunX.id, 27 Oktober 2026 — Di setiap pesta demokrasi, baik Pemilu maupun Pilkada, pemandangan yang kerap terlihat di masyarakat Kota Langsa sungguh memprihatinkan. Rakyat menyambut para calon legislatif maupun eksekutif bukan dengan harapan akan pelayanan yang lebih baik, melainkan berharap mendapat bantuan uang tunai dari para calon.
Namun harapan sesaat itu berubah menjadi kekecewaan yang mendalam setelah mereka terpilih dan duduk di kursi kekuasaan. Praktik jual beli proyek mulai bermunculan, bahkan proyek pembangunan kerap dikuasai secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu. Tak hanya itu, pemotongan anggaran di berbagai instansi pemerintah juga diduga marak terjadi. Akibatnya, roda pemerintahan di daerah justru terhambat oleh tangan-tangan mereka sendiri yang seharusnya menjalaninya dengan amanah.
#. Beban Gaji yang Belum Seimbang
Masalah keuangan daerah juga menjadi sorotan tajam. Gaji anggota DPRD di tingkat Kabupaten maupun Kota dibayarkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal kondisi keuangan daerah belum memadai untuk menanggung beban tersebut sepenuhnya.
“Di kota-kota kecil seperti Langsa, harga kebutuhan pokok justru terasa sangat mahal karena sebagian besar barang harus dipasok dari luar daerah maupun dari tingkat provinsi. Biaya pengiriman yang tinggi akhirnya dibebankan kepada konsumen, dan rakyatlah yang semakin terbebani,” ungkap Zulfadli, S.Sos.I., MM, pengamat sosial masyarakat Kota Langsa.
Kondisi ini membuat daya beli masyarakat semakin lemah dan memutarbalikkan harapan kesejahteraan yang seharusnya dirasakan warga.
#. Keterbukaan Informasi yang Masih Jauh dari Harapan
Lebih ironis lagi, informasi mengenai pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah selalu tertutup rapat dari akses masyarakat. Warga tidak tahu secara pasti dari mana sumber pendapatan daerah berasal, ke mana anggaran mengalir, dan apa hasil yang telah dicapai. Tanpa transparansi, pengawasan dari masyarakat menjadi sangat terbatas.
#. Selama Sistem Belum Bersih, Kemajuan Tetap Jauh
Di akhir pernyataannya, Zulfadli menegaskan hal yang penting untuk direnungkan bersama:
“Selama sistem belum benar-benar bersih, siapapun yang memimpin daerah ini — sekalipun berpendidikan setinggi profesor — akan tetap sulit membawa bangsa dan daerah kita ini maju.”
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa gelar dan kemampuan individu tidak akan berarti maksimal jika sistem di sekitarnya masih sarat kepentingan yang tidak transparan. Perubahan harus dimulai dari perbaikan sistem itu sendiri, dimulai dari proses pemilu yang jujur, pengelolaan keuangan yang terbuka, hingga penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu./Zainal.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar