Babak Baru Proyek Aek Batakkola: PPK Buka Suara, Desakan Pemeriksaan APH Menguat!
Tapanuli Selatan | TribunX.id,
Misteri di balik kupak-kapiknya Proyek Rehabilitasi Bendung dan Normalisasi Aek Batakkola di Dusun Hasugian, Desa Siamporik Lombang, Kecamatan Angkola Selatan, perlahan mulai terkuak. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pasaribu Arlan Budi, akhirnya angkat bicara dan membenarkan pihak rekanan telah melaporkan kerusakan berupa keretakan pada fisik infrastruktur senilai Rp699.300.000,00 tersebut. Melalui sambungan telepon WhatsApp, ia menegaskan proyek dari APBD Tapsel TA 2026 ini statusnya belum serah terima atau belum Provisional Hand Over (PHO).
Secara yuridis, langkah PPK menahan PHO sejalan dengan mitigasi risiko hukum pidana korupsi. Merujuk Pasal 78 ayat (3) huruf c Perpres No. 12 Tahun 2021, sanksi tegas menanti penyedia yang menyerahkan hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak. Jika hasil kerja cacat mutu dipaksakan untuk diterima hingga merugikan keuangan negara, maka pembiaran tersebut dapat dijerat Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi (ancaman minimal 4 tahun penjara) atas perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri atau korporasi.
Kondisi ini memantik desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Tipidkor Polres Tapanuli Selatan, segera memanggil tim ahli teknik independen untuk uji forensik struktur. Langkah ini krusial untuk membuktikan secara ilmiah: apakah kerusakan murni akibat sabotase luar, ataukah dampak dari indikasi pengurangan volume material dan manipulasi spesifikasi teknis demi meraup keuntungan sepihak.
Polres Tapanuli Selatan juga didorong mengusut tuntas klaim sepihak kontraktor CV. Artha Mora Nauli (Susi Hrp) yang menyebut ada “pengrusakan oleh orang”. Jika klaim rekanan terbukti palsu untuk menutupi kegagalan konstruksi, APH dapat membidik aktor di baliknya. Sebaliknya, jika benar terjadi sabotase fisik terhadap fasilitas publik tersebut, polisi wajib menerapkan Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang perusakan barang milik orang/umum dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
Penuntasan kasus ini menjadi ujian bagi Polres Tapsel dalam menjaga transparansi publik dan menyelamatkan uang negara. Uji forensik struktur dan pencarian fakta lapangan adalah kunci agar kepastian hukum tegak tanpa spekulasi. Kontraktor dan seluruh pihak terkait harus dimintai pertanggungjawaban objektif berdasarkan bukti materiil yang sah.
(Rahim)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar