PNBP Jaminan Fidusia Dinilai Belum Optimal, Ditjen AHU Gelar Rakor Virtual

Jambi]]TribunX.id, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menggelar rapat koordinasi (rakor) virtual bersama seluruh kantor wilayah Kemenkumham se-Indonesia, termasuk Kanwil Kemenkumham Jambi, pada Selasa (6/5/2025). Kegiatan ini membahas optimalisasi layanan pendaftaran jaminan fidusia oleh notaris.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi, Idris, turut hadir dalam kegiatan ini bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kortini JM Sihotang dan Kabid AHU Fatriansyah dari ruang rapat utama Kanwil.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Jelang May Day 2025, Polda Jambi Gelar Tactical Floor Game, Simulasikan Pengamanan Aksi Buruh

17 AM Editor

Dalam pemaparannya, Direktur Perdata Ditjen AHU, Henry Sulaiman, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Hukum dan HAM terkait perlunya uji petik atas pendaftaran fidusia. Hal ini menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya potensi kerugian negara karena belum optimalnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari layanan tersebut.

“Banyak akta jaminan fidusia yang dibuat, namun tidak semuanya didaftarkan secara resmi. Ini sangat berisiko terhadap hak kreditur dan penerimaan negara,” kata Henry.

Sekretaris Ditjen AHU, Hantor Situmorang, menambahkan bahwa jaminan fidusia sangat penting bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Sejak diluncurkan secara online pada 2013, layanan ini telah menjadi andalan dalam mendukung pembiayaan usaha kecil.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Menyetujui 3 Pengajuan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika

22 AM Editor

Namun, masih ada tantangan kepatuhan di lapangan. Notaris belum sepenuhnya melaporkan rincian akta ke Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan ini berdampak pada transparansi serta pendapatan negara.

Sebagai contoh penanganan, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan untuk menekan potensi kerugian PNBP. Kakanwil Jabar Asep Sutandar bersama Kadiv Yankum Hemawati Br Pandia menyampaikan praktik terbaik dan data lapangan.

Ke depan, Ditjen AHU mendorong sinergi lintas lembaga, seperti OJK, MPD, dan Ikatan Notaris Indonesia, dalam pengawasan dan pelaporan sistem fidusia. Harapannya, pendaftaran fidusia semakin akurat, transparan, dan memberikan kontribusi maksimal bagi negara.