Eks Aktivis Senior Eksponen Angkatan ’66, Leo Siagian: PSN PIK 2 Masih Kontroversi!

JAKARTA]]TribunX.id, Proyek Strategis Nasional (PSN) green area dan eco-city yang ada dalam kawasan pengembangan PIK 2 Kabupaten Tangerang, Banten belakangan menjadi buah bibir, Kamis (6/2/2025).

PSN ini dikaitkan dengan PIK 2 yang merupakan pengembangan kota baru di pinggir Jakarta.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Bangunan Tembok Keliling UD.HB Diduga UU No.11 Tahun 2020

23 AM Editor

Proyek pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah disetujui presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tahun 2024 ini.

Dalam keterangan di situs resmi Kementeri Perekonomian disampaikan, detil proyek di PIK yang masuk dalam PSN adalah pengembangan Green Area dan Eco-City yang bakal diberi nama ‘Tropical Coastland’, dengan total wilayah pengembangan berbasis hijau seluas 1.756 hektare yang berlokasi di PIK 2.

Mantan Aktivis Eksponen Angkatan ’66, saat ini ia sebagai Korwil GJL ( Gerakan Jalan Lurus ) se-Jabodetabek, Ketua Dewan Penasehat FJPK ( Forum Jurnalis Peduli Keadilan ), dan Penasehat PETIR ( Pemuda Tri Karya ) DPW Jakarta, Leo Siagian ( 73 ) mengatakan, ‘ PSN PIK 2 dan atau proyek-proyek apapun itu yang dilakukan oleh Pemerintah maupun pihak swasta tidak boleh menggusur/ mengusir orang dari lahannya yang sudah puluh-puluhan tahun dihuni atau diusahainya secara turun- temurun, beranak-pinak, kecuali sudah ada AJB pembayaran ganti rugi yang disepakati, ‘ tutur Leo.

Baca Juga

1 tahun  lalu

STIE Yapis Merauke Gelar Wisuda Ke-4, Luluskan 53 Mahasiswa yang Siap Berkontribusi pada Pembangunan Bangsa

19 AM Editor

‘ Bahkan untuk menerbitkan sertifikat apapun di atas lahan itu, justru mereka-lah yang harus menjadi prioritas utama, bukanlah HGB, HGU atau SHM yang diterbitkan buat usaha para konglomerat ataupun kelompok oligarki, ‘ sebut Leo Korwil GJL itu.

‘ Menggusur/ mengusir warga dari lahannya adalah pendzaliman dan pelanggaran HAM. Tindakan tegas dari pak Nusron Wahid yang berani mencabut/ membatalkan ratusan SHGB dan SHM milik Aguan di PIK 2 itu layak kita acungi jempol’, ucap Ketua Dewan Penasehat FJPK Leo Siagian.

‘ Menteri ATR/ BPN juga seharusnya bertindak serupa terhadap banyaknya kasus pelanggaran azas Clear and Clean dalam hal penerbitan sertifikat yang tumpang tindih dan menggusur warga dari layannya, karena perbuatan itu adalah pelanggaran HAM dan UUD, ‘ tandas Leo Penasehat PETIR. ( Sihombing )