Aliansi Petani Jambi Suarakan Penolakan Perpres 5/2025: “Petani Butuh Pupuk, Bukan Intimidasi”
Jambi|TribunX.id, Puluhan petani, aktivis lingkungan, dan organisasi masyarakat sipil di Jambi bersatu dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Kantor WALHI Jambi, Kamis (31/7/2025). Dalam forum bertajuk “Menelisik Perpres No.5 Tahun 2025: Satgas PKH Menertibkan Siapa?”, mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat kecil, khususnya petani dan masyarakat adat.
Konferensi yang juga disiarkan melalui Zoom ini membahas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH), yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan korporasi ketimbang rakyat.
Direktur WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menyampaikan kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa memicu konflik agraria baru. “Negara seharusnya melindungi rakyat, bukan memberi karpet merah kepada korporasi. Hutan bukan sekadar aset ekonomi, tapi ruang hidup bagi masyarakat,” kata Oscar dengan nada tegas.
Tak hanya WALHI, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, juga menyampaikan pandangan kritisnya. Menurutnya, keberadaan Satgas PKH justru bisa menjadi alat kriminalisasi terhadap petani. “Kami minta ada transparansi. Jangan sampai rakyat yang digusur, sementara perusahaan besar justru dibiarkan,” ujarnya.
Manajer Hukum WALHI Nasional, Teo Reffelsen, menyebut bahwa Perpres ini tidak mencerminkan semangat reforma agraria yang adil. “Tidak ada evaluasi izin perusahaan. Tidak ada pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan sosial,” ucapnya.
Dari lapangan, suara petani pun menggema. Frandody dari KPA Jambi menyampaikan kritik yang menyentuh. “Kami butuh pupuk, bukan senjata. Kami ingin berdiskusi, bukan ditakut-takuti,” katanya.
Petani lainnya, Martamis dari Serikat Tani Tebo, menegaskan bahwa tanah adalah sumber kehidupan mereka. “Kalau tanah kami diambil, maka masa depan kami juga ikut hilang,” ucapnya lirih.
Sementara itu, Erizal, Ketua Persatuan Petani Jambi, mempertanyakan posisi pemerintah dalam konflik ini. “Kami ini warga negara. Tapi kenapa kami diperlakukan seperti perusak, sementara yang merusak hutan sebenarnya malah dilindungi?” ujarnya.
Konferensi ini menjadi pengingat bahwa suara rakyat, terutama mereka yang selama ini menjaga hutan, tidak boleh diabaikan. Aliansi Petani Jambi Menggugat menyatakan akan terus menyuarakan keadilan dan memperjuangkan hak-hak petani di tengah derasnya arus kebijakan yang dianggap tidak berpihak.
“Jangan biarkan yang menjaga hutan disingkirkan, sementara yang merusak malah diberi tempat terhormat,” pungkas Oscar.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar