Ferry Onim Minta Pusat Evaluasi Kebijakan Anggaran

TribunX.id || Sorong, 21 Juli 2026 – Advokat 1001 Sungai, Ferry Onim, S.H., angkat bicara terkait aksi demonstrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang berlangsung pada Senin, 20 Juli 2026. Menurutnya, pemerintah pusat perlu segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang berdampak pada hak-hak ASN di daerah.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Kompak, Dua Kapolres Silaturahmi Ke Kodim 0212/Tapsel Solidaritas TNI-Polri Dua Institusi Memiliki Tanggung Jawab

131 AM Editor

Ferry Onim mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri agar melakukan evaluasi terhadap kebijakan nasional yang dinilai berpotensi membebani keuangan daerah. Ia menilai sejumlah program nasional yang dibiayai melalui penyesuaian anggaran daerah telah memberikan dampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban kepada ASN.

Menurut Ferry, keterlambatan atau belum terpenuhinya hak-hak ASN di Kabupaten Sorong Selatan tidak dapat dilepaskan dari kondisi fiskal daerah yang terdampak oleh kebijakan anggaran nasional. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan yang dinilai tidak selaras dengan kebutuhan daerah.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Dishub Kecamatan Tanjung Priok Gerak Cepat Tindaklanjuti Keluhan Parkir Liar di Bahu Jalan Yos Sudarso*

105 Kustiawan

Selain itu, Ferry Onim juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan agar segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan para ASN melalui aksi demonstrasi. Ia menegaskan bahwa ASN merupakan aparatur negara yang menjalankan tugas pelayanan publik, sehingga hak-hak mereka harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

ASN bekerja untuk pemerintah dan negara. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak mereka dipenuhi. Penyelesaian persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat melalui dukungan anggaran APBN, sehingga tidak membebani pembiayaan daerah maupun mengandalkan dana Otonomi Khusus,” ujar Ferry Onim.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas aksi penyampaian aspirasi ASN Kabupaten Sorong Selatan yang menuntut penyelesaian berbagai hak kepegawaian yang hingga kini belum terpenuhi.Berita ini disusun dengan gaya jurnalistik yang lebih profesional dan berimbang. Karena memuat tuduhan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, sebaiknya juga dilengkapi dengan tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan atau pemerintah pusat agar memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.

@Redak