Aktivis Eksponen ’66, Leo Siagian: “Dinasti Cawe-Cawe Perusak Demokrasi”
JAKARTA]]TribunX.id, Melalui perubahan sistem pemerintahan dari masa ke masa, Indonesia terus berupaya mengadaptasi kebutuhan dan aspirasi rakyatnya, Senin (24/2/2025).
Meskipun menghadapi tantangan dan perubahan yang signifikan, negara ini tetap teguh dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang merupakan pondasi utama dari sistem pemerintahan Indonesia.
Ketua Dewan Penasehat FJPK ( Forum Jurnalis Peduli Keadilan ) dan eks aktivis eksponen ’66, Leo Siagian (74) menilai, hanya 10 tahun Jokowi berkuasa, tetapi daya rusaknya jauh lebih parah dari 21 tahun rezim orde lama Soekarno dan 32 tahun rezim Orde baru Soeharto berkuasa, di mana Jokowi yang dijuluki sebagai “Raja Jawa KW 2”, itu sampai bisa masuk menjadi finalis juara 2 terkorup dan tejahat sebagai pelanggar hukum/ konstitusi sedunia versi OCCRP.
“Soekarno yang Proklamator Kemerdekaan RI pun harus dilengserkan oleh rezim Orba Soeharto dengan tuduhan tidak mau membubarkan PKI yang membunuh para Jenderal dan Kiyai”.
“Lalu kemudian rezim Orba Soeharto pun harus dilengserkan pula oleh Gerakan Reformasi ’98 karena dituding KKN para Keluarga, anak, mantu dan kroni-kroninya yang menggerayangi proyek pembangunan di seantero negeri ini, sehingga putra putri nya menjadi OKB, konglomerat alias milioner semua dan berita seratus miliarder bisnis keluarga Cendana dan kroni-kroninya jadi pengusaha konglomerat yang menguasai perekonomian negeri ini.
“Setelah kita memasuki era Reformasi ’98 SBY terpilih menjadi Presiden RI di Pilpres 2004 – 2009, bersama SBY – JK di periode I cukup mendapat sanjungan dan dukungan masyarakat, sehingga bisa maju lagi untuk 2 Periode selanjutnya bersama paslon SBY – Budiono”.
“Di era 10 tahun pemerintahan SBY berkuasa pun akhirnya tercatat juga sejarah kelam KKN yang pada saat itu sampai muncul buku berjudul “Gurita Cikeas” dan adanya Proyek mangkrak “Hambalang” yang menjadi cerita miring buat pak SBY yang saat itu Partai Demokrat punya jargon, “Katakan Tidak Pada Korupsi”.
“Memasuki Pilpres 2014 – 2019, Jokowi yang tukang kayu dari Solo terpilih jadi Presiden RI, sebelumnya, Jokowi sudah terpilih jadi Walikota Solo 2 Periode dan jadi Gubernur DKI yang hanya dilakoninya setengah jalan, karena diusung untuk ikut berkompetisi di Pilpres 2004-2009 dan berhasil dimenangkan oleh paslon Jokowi – JK, karena Jokowi dianggap cukup populer dan berhasil membangun berbagai infrastruktur maka Jokowi maju lagi di Pilpres 2019 – 2024 dan berhasil menang berpasangan dengan Kiyai Haji M. Amin.
“Memasuki Pilpres 2024-2029 mulai terjadi gonjang ganjing dan Pemilu 2024 ini tercatat sebagai Pemilu Tercurang, yang membuat ratusan Prof, DR, Guru-besar, Dosen dari berbagai universitas berunjuk rasa, kecewa dan marah pada Jokowi, pada KPU, pada Bawaslu, MK dan para APH yang disebut Parcok, karena si penguasa negara yang cawe-cawe nepotisme demi anak nya yang kurang umur itu dipaksakan menjadi Wapres RI dan dengan seenak udel nya saja melakukan pelanggaran hukum, konstitusi, etika dan moral, tapi tidak ada tindakan apapun dari para APH, bahkan para APH yang disebut sebagai Parcok itu malah menjadi becking kelancaran dinasti cawe-cawe yang akhirnya saat ini muncul gerakan aksi mahasiswa dan massa rakyat yang berlebel “Indonesia Gelap”, semoga Habis Gelap Terbitlah Terang, tandas Leo Siagian mantan Kader DPP PD 2001-2011.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar