Dana BOS Disorot, Kadis Pendidikan Tapsel Bungkam
Tapanuli Selatan|TribunX.id, Komitmen transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menjadi sorotan. Sejumlah sekolah diduga belum menampilkan informasi penerimaan dan penggunaan Dana BOS kepada publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Untuk memastikan pelaksanaan aturan tersebut, awak media TribunX.id mengajukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, Efrida Yanti Pakpahan, melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 8 Juli 2026. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan maupun klarifikasi yang diberikan.
Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pengawasan Dinas Pendidikan terhadap kewajiban sekolah mempublikasikan rekapitulasi penerimaan dan penggunaan Dana BOS agar dapat diketahui masyarakat, khususnya orang tua dan wali murid.
Padahal, Lampiran II Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 huruf C tentang Tata Cara Pelaporan mengatur bahwa sekolah wajib mempublikasikan penerimaan dan penggunaan Dana BOS kepada masyarakat melalui papan informasi sekolah atau media lain yang mudah diakses. Ketentuan ini diperkuat dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa pengelolaan Dana BOS harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik membuka informasi mengenai penggunaan anggaran negara sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Minimnya informasi penggunaan Dana BOS di sejumlah sekolah menimbulkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap pelaksanaan regulasi tersebut. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana negara dikelola demi peningkatan mutu pendidikan.
Publik berharap Dinas Pendidikan segera memberikan penjelasan resmi sekaligus memastikan seluruh sekolah mematuhi ketentuan keterbukaan informasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan, serta mencegah munculnya dugaan penyimpangan akibat minimnya keterbukaan.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang telah disampaikan awak media TribunX.id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Rahim)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar